Categories
Berita

Ada di Semua Sektor

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada 28 Oktober 2016. Hampir dua tahun, satuan tugas ini menerima sebanyak 36.318 laporan masyarakat yang terindikasi sebagai pungutan liar. ¾ Jumlah laporan: 36.318 aduan masyarakat ¾ Operasi tangkap Tangan: 4.072 operasi ¾ Jumlah tersangka: 7.357 tersangka ¾ Jumlah barang bukti: Rp 320.383.208.582 ¾ Perolehan terbesar: Rp 298.650.559.900 (UPP Kalimantan Timur) ¾ Perolehan terkecil: Rp 54.396 (UPP Papua)

INVENTARIS LAPORAN MASYARAKAT 1. Sektor pelayanan publik: 52 persen 2. Sektor pendidikan: 20 persen 3. Sektor hukum: 8 persen 4. Sektor perizinan: 5 persen 5. Sektor kepegawaian: 5 persen 6. Pengadaan barang dan jasa: 5 persen 7. Lain-lain: 5 persen

INSTITUSI YANG PALING BANYAK DILAPORKAN 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kepolisian RI 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DAERAH YANG PALING BANYAK DILAPORKAN 1. Jawa Barat 2. Jawa Timur 3. DKI Jakarta 4. Banten 5. Sumatera Utara 10 INSTANSI TERBANYAK DALAM OTT 1. Masyarakat : 533 2. Perusahaan (swasta/BUMN) : 166 3. Kecamatan/kelurahan :169 4. Dinas Perhubungan : 132 5. Kepolisian : 125 6. Dinas Pendidikan : 69 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah : 35 8. Badan Pertanahan Nasional : 27 9. Dinas Dukcapil : 16 10. Dinas Kesehatan : 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *